Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2021

Stratifikasi Sosial

Gambar
A. Pengertian Stratifikasi Sosial  Stratifikasi sosial dalam hal ini berasal dari bahasa latin, yaitu stratum yang memiliki arti tingkatan dan socius yang berarti teman atau masyarakat. Jadi dalam hal ini secara umum dapat kita katakan bahwa pengertian stratifikasi sosial merupakan tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat. Stratifikasi sosial “sosial stratifikasion” ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat “hierarkis”. Dengan kata lain, perbedaan kedudukan akan menimbulkan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Yang dalam perwujudan dari adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial ialah adanya perbedaan golongan tingkat kedudukan atau kelas (Narwoko, 2006 : 170). Beberapa pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut :  1. Pitirim A. Sorokin (1959) Pitirim mengatakan Stratifikasi social merupakan suatu ciri khas yang tetap pada setiap kelompok social yang berjalan teratur. Ia juga mengatakan bahwa stra...

Masalah Hukum dalam Wabah Covid-19

Petrus Richard Sianturi Kandidat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung memperkirakan puncak wabah Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada April hingga Mei. Itu pun dengan syarat terus diupayakan penanganan yang komprehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah korban terinfeksi dapat ditekan. Berkaca pada kasus Italia dengan korban meninggal terbanyak di dunia, langkah-langkah antisipasi, termasuk ketegasan dalam memastikan penyebaran virus corona tidak bertambah, harus konsisten dilaksanakan. Social distancing atau jaga jarak aman yang diupayakan sebisa mungkin dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi. Dengan sifat virus yang sangat mudah menular, social distancing tidak bisa lagi ditempatkan sebagai imbauan, melainkan kewajiban bagi siapa pun. Konsekuensinya adalah perlu segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan setingkat peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa hal ini dapat ditaati sem...

KETIDAKADILAN HUKUM BAGI KAUM SANDAL JEPIT

A. Latar Belakang   Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang dimana termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Berbicara mengenai hukum akan banyak ditemui konsep dari hukum itu sendiri. Menemukan hukum sebagai konsep yang mana bergantung pada konsep yang dipakai apakah konsep doktrinal (normatif) atau konsep hukum yang non doktrinal (empiris). Hukum merupakan suatu aturan yang diperlukan dalam hampir setiap aspek kehidupan. Hukum dapat digunakan untuk menertibkan masyarakat. Hukum adalah suatu tatanan sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari pera...

Kesenjangan Sosial

Pada dasarnya, kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial ini seringkali berkaitan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang nyata dan mudah dilihat dalam segi keuangan masyarakat, yang meliputi nilai kekayaan harta. Kesenjangan ekonomi sosial yang hadir di masyarakat ini bisa dilihat dengan mudah dari adanya peluang serta manfaat yang tidak sama dalam posisi sosial yang berbeda di dalam masyarakat. Selain itu, kesenjangan sosial ini juga bisa dilihat dari adanya ketidaksetaraan pada barang atau jasa, kekayaan, imbalan, hukum, kesempatan yang diperoleh pada setiap orang. Menurut Para Ahli, Kesenjangan Sosial Adalah Agar Anda lebih memahami arti dari kesenjangan sosial itu sendiri, mari kita melihat berbagai pendapat para ahli di bidangnya. Robert Chambers R...

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi.

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (15/4/2021). Salah satu yang diperiksa yaitu RU selaku Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan. "Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis. Dua saksi lain yang diperiksa adalah INS selaku Asisten Deputi Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan dan II selaku Deputi Direktur Analisa Portofolio BPJS Ketenagakerjaan. Penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini telah dimulai Kejagung sejak 19 Januari 2021. Sementara itu, sejumlah dokumen sudah sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di...

5 Fokus Masalah Kesehatan Tahun 2020

  Kementerian Kesehatan gelar rapat kerja tahunan atau Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020. Dalam rapat tersebut akan dibahas 5 fokus masalah kesehatan. Masalah kesehatan tersebut antara lain Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pengendalian Stunting, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Germas, dan Tata Kelola Sistem Kesehatan. Bahasan 5 masalah kesehatan tersebut di arahkan pada konteks pendekatan promotif dan preventif. Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, MQIH mengatakan Rakerkesnas 2020 sebagai forum tingkat nasional bidang kesehatan dalam merumuskan rencana aksi program/kegiatan yang akan dilakukan tahun 2020-2024. “Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024,” katanya, Selasa (18/2). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya meningkatkan akses dan mutu pelaya...

Kemiskinan Struktural Informasi

Pendahuluan  Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan yang manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapaisasaranyang dikehendaki, apabila dalam setiap tahapannya - perencanaan, pelaksanaandan pengawasan - didasarkan pada informasi yang memadai(Dahlan, 1997 : 2). Informasi diperoleh melaluiberbagaikegiatankomunikasi, tetapiyang pada akhirnya menentukan apakah komunikasi tersebut bermakna adalah informasi yang dibawanya. Hampir diseluruh aspek kehidupan manusia, informasi memainkan peranan penting. Misalnya informasi harga, cuaca, transaksi perdagangan, perkiraanbiaya, pelaksanaananggaran, pendidikan, kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya sangat tergantung pada kelengkapan, kebenaran dan keakuratan informasi. Bahkan untuk berbagai bidang atau profesi, informasi menduduki posisi yang begitu penting sehingga dapat menentukan keberadaan bidang yang bersangkutan. Contoh: kuliah, penelitian, ceramah, d...

Masalah Korupsi dan Politisasi Bansos Berakar Pada Budaya dan Ssistem Politik Indonesia

1. Pendahulua Di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19  meningkat semakin tajam . Di sisi lain, ironisnya, ada dugaan bahwa bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi,  dan salah satu tersangkanya menteri sosial saat itu, Juliari Batubara . Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum  di berbagai daerah di Indonesia . Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintah daerah (pemda). Ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi ini.  Masalah dalam pengelolaan bansos , Merujuk pada  peraturan - peraturan   yang berlaku , bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah ke...

KEMISKINAN DI INDONESIA

  A. Latar Belakang Masalah Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkemban...